Mengenal Civic Education

Mengenal Civic Education

Dalam buku Belajar Civic Education dari Amerika, dijelaskan bahwa Civic Education adalah pendidikan- untuk mengembangkan dan memperkuat dalam atau tentang pemerintahan otonom (self government). Pemerintahan otonom demokratis berarti bahwa warga negara aktif terlibat dalam pemerintahannya sendiri; mereka tidak hanya menerima didikte orang lain atau memenuhi tuntutan orang lain. Yang pada akhirnya cita-cita demokrasi dapat diwujudkan dengan sesungguhnya bila setiap warganegara dapat berpartisipasi dalam pemerintahannya Dalam demokrasi konstitusional, civic education yang efektif adalah suatu keharusan karena kemampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat demokratis, berpikir secara kritis, dan bertindak secara sadar dalam dunia yang plural, memerlukan empati yang memungkinkan kita mendengar dan oleh karenanya mengakomodasi pihak lain, semuanya itu memerlukan kemampuan yang memadai (Benjamin Barber, 1992)

Tujuan civic education adalah partisipasi yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik dan masyarakat baik ditingkat lokal, maupun nasional. Hasilnya adalah dalam masyarakat demokratis kemungkinan mengadakan perubahan sosial akan selalu ada, jika warga negaranya mempunyai pengetahuan, kemampuan dan kemauan untuk mewujudkannya. Partisipasi warga negara dalam masyarakat demokratis, harus didasarkan pada pengetahuan, refleksi kritis dan pemahaman serta penerimaan akan hak-hak dan tanggung jawab. Partisipasi semacam itu memerlukan (1) penguasaan terhadap pengetahuan dan pemahaman tertentu, (2) pengembangan kemampuan intelektual dan partisipatoris, (3) pengembangan karakter atau sikap mental tertentu, dan (4) komitmen yang benar terhadap nilai dan prisip fundamental demokrasi.

Dalam civic education juga didalamnya mengembangkan tiga komponen utama: pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), kecakapan kewarganegaraan (civic skills), dan watak-watak kewarganegaraan (civic dispositions).

Civic Education memberdayakan warganegara untuk dapat membuat pilihan yang bijak dan penuh dengan kesadaran dari berbagai alternatif yang ditawarkan, memberikan pengalaman-pengalaman dan pemahaman yang dapat memupuk berkembangnya komitmen yang benar terhadap nilai-nilai dan prinsip yang memberdayakan sebuah masyarakat bebas untuk tetap bertahan.

Civic Education bukan hanya meningkatkan partisipasi warga negara, tetapi juga menanamkan partisipasi yang berkompeten dan bertanggungjawab dan kompeten harus didasarkan pada perenungan (refleksi), pengetahuan dan tanggung jawab moral.

Ace Suryadi mengatakan bahwa Civic Education menekankan pada empat hal :

Pertama, Civic Education bukan sebagai Indoktrinasi politik, Civic Education sebaiknya tidak menjadi alat indoktrinasi politik dari pemerintahan yang berkuasa. Civic Education seharusnya menjadi bidang kajian kewarganegaraan serta disiplin lainnya yang berkaitan secara langung denga proses pengembangan warga negara yang demokratis sebagai pelaku-pelaku pembengunan bangsa yang bertanggung jawab.

Kedua, Civic Education mengembangkan state of mind, pembangunan karakter bangsa merupakan proses pembentukan warga negara yang cerdas serta berdaya nalar tinggi. Civic education memusatkan perhatian pada pembentukan kecerdasan (civic intelligence), tanggung jawab (civic responbility), dan partisipasi (civic participation) warga negara sebagai landasan untuk mengembangkan nilai dan perilaku demokrasi. Demokrasi dikembangkan melalui perluasan wawasan, pengembangan kemampuan analisis serta kepekaan sosial bagi warga negara agar mereka ikut memecahkan permasalahan lingkungan. Kecakapan analitis itu juga diperlukan dalam kaitan dengan sistem politik, kenegaraan, dan peraturan perundang-undangan agar pemecahan masalah yang mereka lakukan adalah realistis.

Ketiga, Civic Education adalah suatu proses pencerdasan, pendekatan mengajar yang selama ini seperti menuangkan air kedalam gelas (watering down) seharusnya diubah menjadi pendekatan yang lebih partisipatif dengan menekankan pada latihan penggunaan nalar dan logika. Civic education membelajarkan siswa memiliki kepekaan sosial dan memahami permasalahan yang terjadi dilingkungan secara cerdas. Dari proses itu siswa dapat juga diharapkan memiliki kecakapan atau kecerdasan rasional, emosional, sosial dan spiritual yang tinggi dalam pemecahan permasalahan sosial dalam masyarakat. Keempat, Civic Education sebagai lab demokrasi, sikap dan perilaku demokratis perlu berkembang bukan melalui mengajar demokrasi (teaching democracy), akan tetapi melalui penerapan cara hidup berdemokrasi (doing democracy) sebagai modus pembelajaran. Melalui penerapan demokrasi, siswa diharapkan akan seceptnya memahami bahwa demokrasi itu penting bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam hal ini civic education lebih dipentingkan karena menekankan pada:

Pertama, Civic Education tidak hanya sekadar melayani kebutuhan-kebutuhan warga dalam memahami masalah-masalah sosial politik yang terjadi , tetapi lebih dari itu. Ia pun memberikan informasi dan wawasan tentang berbagai hal menyangkut cara-cara penyelesaian masalah . dalam kontek ini, civic education juga menjanjikan civic knowledge yang tidak saja menawarka solusi alternatif, tetapi juga sangat terbuka dengan kritik (kontruktif). Kedua, Civic education dirasakan sebagai sebuah kebutuhan mendesak karena merupakan sebuah proses yang mempersiapkan partisipasi rakyat untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara demokratis.

Pendidikan yang bersifat demokratis, harus memiliki tujuan menghasilkan tujuan menghasilkan lulusan yang mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan mampu mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan publik. Dengan kata lain, pendidikan harus mampu menanamkan kesadaran dan membekali pengetahuan kan peran warga dalam masyarakat demokratis.

Guna membangun masyarakat yang demokratis diperlukan pendidikan agar warganya dapat mengkritisi dan memahami permasalahan yang ada. Dengan demikian civic education akan menghasilkan suatu pendidikan yang demokratis dengan melahirkan generasi masa depan yang cerdas, terbuka, mandiri dan demokratis.

Sehingga diharapkan civic education dapat memberikan nilai-nilai demokrasi dengan tujuan : Pertama, Dapat memberikan sebuah gambaran mengenai hak dan kewajiban warga negara sebagai bagian dari integral suatu bangsa dalam upaya mendukung terealisasinya proses transisi menuju demokrasi, dengan mengembangkan wacana demokrasi, penegakan HAM dan civil society dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, Menjadikan warga negara yang baik (good citizen) menuju kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengedepankan semangat demokrasi keadaban, egaliter serta menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Ketiga, Meningkatkan daya kritis masyarakat sipil. Keempat, Menumbuhkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat sipil secara aktif dalam setipa kegiatan yang menunjang demokratisasi, penegakan HAM dan perwujudan civil society.

_________________________________________________________________

Kami percaya tanah air Indonesia merupakan kurnia 

Tuhan bagi semua orang yang menghuninya. Dan kami 

percaya, kemajemukan bangsa dan masyarakat 

Indonesia juga merupakan rahmat Tuhan yang layak 

disyukuri, dipelihara dan dijunjung tinggi dengan 

semangat kebersamaan dan kesetaraan. Di atas 

tanah air tercinta inilah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI) didirikan untuk 

melindungi dan menaungi seluruh warganegara, 

tanpa memandang ras, jenis kelamin, warna kulit, 

adat istiadat, maupun agama dan kepercayaan.

Akan tetapi, setelah enam dasawarsa perjalanan 

NKRI, kami prihatin menyaksikan masih suburnya 

praktik-praktik diskriminasi dan penafian atas 

hak-hak kebebasan berkeyakinan. Padahal hak-hak 

itu merupakan gugusan hak paling asasi yang 

dianugerahkan Tuhan pada segenap manusia, dan itu 

tak dapat dikurangi dalam bentuk apapun, oleh 

siapa pun, dan dalam keadaan apapun.

Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen 

yang menjadi pegangan hidup bersama seluruh warga 

NKRI, sudah menegaskan jaminan konstitusional 

tersebut dengan tegas: “Hak untuk hidup, hak 

untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan 

hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak 

diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di 

hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas 

dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi 

manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan 

apa pun.” (pasal 28I, ayat 1, UUD 1945  Amandemen).

Selain UUD 1945 yang telah diamandemen yang 

merupakan karya jenius para pemimpin bangsa yang 

arif itu, bangsa Indonesia yang menjadi bagian 

dari masyarakat internasional juga telah 

meratifikasi beberapa kovenan internasional, 

terutama menyangkut hak-hak asasi manusia, 

seperti Deklarasi HAM Universal 1948, Kovenan 

Internasional Mengenai Hak-hak Sipil dan Politik 

(ICCPR) serta Kovenan Internasional Mengenai 

Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Untuk itu, 

tak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak 

konsekuen mengikuti kesepakatan-kesepakatan 

internasional tersebut di samping menunaikan amanat konstitusi kita sendiri.

Kini, kami Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan 

Beragama dan Berkeyakinan sangat prihatin 

terhadap pemerintah dan khususnya aparat keamanan 

yang tidak memberi tanggapan memadai dan tidak 

menunjukkan sikap yang tegas ketika sekelompok 

orang menggunakan cara-cara kekerasan dalam 

memaksakan kehendak dan keyakinan mereka. 

Cara-cara kekerasan yang digunakan itu, baik 

secara fisik maupun berbentuk intimidasi dan 

teror, merupakan praktik-praktik yang tak dapat 

dibenarkan oleh pola kehidupan negara yang demokratis dan beradab.

Tidak adanya sikap tegas pemerintah, khususnya 

aparat keamanan, kami nilai telah melenyapkan 

rasa aman warganegara, menyuburkan syak wasangka 

antar-kelompok, dan menghancurkan sendi-sendi 

keadaban publik kita. Kesatuan dan persatuan 

bangsa kini berada di ujung tanduk.

Karena itu, kami menuntut pemerintah untuk:

Menjamin hak-hak kebebasan dasar (normative) 

setiap warganegara Indonesia tanpa kecuali; 

Menunjukkan komitmen tinggi untuk mewujudkan 

kesetaraan tiap-tiap warganegara di muka hukum, 

dan terutama dalam menegakkan rule of law; 

Menolak tegas sikap-sikap dan perilaku 

intoleransi dan segala bentuk kekerasan; 

Menuntut pemerintah untuk menjamin penegakan 

hukum atas siapapun yang bersalah tanpa pandang bulu.

Berdasarkan sikap dan keprihatinan tersebut, kami 

juga mengimbau pihak-pihak yang termaktub di bawah ini untuk:

Kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan 

Wakil Presiden M. Jusuf Kalla, kami mendesak agar 

segera mengambil sikap dan tindakan tegas dalam 

melaksanakan jaminan konstitusional atas hak-hak 

kebebasan berkeyakinan tiap-tiap warganegara di 

negeri ini, tanpa kecuali. Konstitusi telah 

mengamanatkan, “Perlindungan, pemajuan, 

penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah 

tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” 

(pasal 28I, ayat 4, UUD 1945). Sebagai kepala 

pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat, 

Presiden dan Wakil Presiden merupakan pengemban 

amanat hati nurani rakyat secara keseluruhan dan 

sekali-kali bukanlah milik suatu golongan. Di 

pundak Presiden dan Wakil Presiden-lah terletak 

tanggung jawab untuk melaksanakan amanat 

konstitusi tersebut secara konsekuen demi menjaga keadaban publik.

Kepada Jajaran Kepolisian, kami mengimbau untuk 

tetap setia menjaga keamanan  tiap-tiap anak 

bangsa dari ancaman tindak-tindak brutal 

kelompok-kelompok yang menebar rasa takut dan 

iklim permusuhan dengan dalih apapun. Kami juga 

mengimbau aparat keamanan untuk tetap teguh 

berpegang pada Konstitusi, Pancasila, dan UUUD 

1945 yang menjadi titik temu bersama segenap anak 

bangsa dalam kerangka NKRI yang bhineka.

Kepada Pemerintah, baik yang di pusat maupun di 

daerah, kami mengimbau agar tetap menjadi 

pengayom seluruh anak bangsa tanpa diskriminasi, 

baik dari sudut agama, suku, bahasa, maupun 

aliran. Kami juga mengimbau pemerintah di pusat 

maupun di daerah untuk tidak sekali-kali 

bertekuk-lutut pada desakan kelompok-kelompok 

yang tak mengindahkan sendi-sendi bersama 

kehidupan berbangsa, terutama dengan mengeluarkan 

keputusan-keputusan yang menyalahi koridor hukum 

yang tambah memberatkan beban mental kelompok-kelompok yang dikorbankan.

Kepada Mahkamah Konstitusi(MK), kami mengimbau 

untuk segera meninjau kembali seluruh produk 

perundang-undangan yang bersifat diskriminatif 

dan bertentangan dengan amanat konstitusi, 

khususnya dalam aspek kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Kepada Lembaga Peradilan/Penegak Hukum, kami 

mengimbau untuk senantiasa menjamin kesetaraan 

tiap-tiap anak bangsa di hadapan hukum, tanpa 

membedakan latar belakang agama, etnis, status sosial ekonomi, dan lain-lain.

Kepada Segenap Partai Politik, kami mengimbau 

agar lebih lantang menyuarakan pembelaan terhadap 

korban-korban kekerasan yang menimpa pihak 

manapun. Kami juga mengimbau agar partai-partai 

politik memainkan peran terdepan dalam menentang 

segala gejala yang mengarah pada melemahnya sikap 

berbangsa dan bernegara dan berpotensi 

mencabik-cabik asas-asas mendasar kita dalam berbangsa dan bernegara.

Kepada Segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

kami mengimbau untuk tidak mengabaikan pembelaan 

atas korban-korban tindak kekerasan dan 

penindasan atas dasar apapun. Kami juga mengimbau 

segenap anggota dewan untuk tidak memandang soal 

kekerasan berbentuk apapun dengan logika 

kuantititatif konstituen, melainkan meletakkannya 

sebagai soal mendasar segenap anak bangsa yang 

juga sedang mengancam sendi-sendi kehidupan 

berbangsa yang hendak menuju demokrasi dan hidup yang bermartabat.

Kepada Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), 

kami menghimbau agar lebih peka terhadap aspirasi 

masyarakat, terutama dalam aspek kebebasan 

beragama dan berkeyakinan, serta terlibat aktif 

dalam mengantisipasi wujudnya tindak-tindak kekerasan atas dasar keyakinan.

Kepada Tokoh-Tokoh Agama, kami mengimbau untuk 

tidak mengabaikan semangat kebangsaan dalam 

menentang setiap aksi kekerasan atas nama agama. 

Kami juga mengajak untuk tidak memberi pembenaran 

apapun, terutama dari sisi doktrin dan teologi 

agama, terhadap setiap tindak kekerasan yang 

dilakukan oleh kelompok-kelompok yang 

mengatasnamakan agama. Kami juga mengimbau para 

tokoh agama untuk berada pada jalur moderasi dan 

mengambil peran terdepan dalam menumbuhkan 

semangat toleransi dan perdamaian dalam 

menghadapi perbedaan apapun dalam aspek keagamaan.

Kepada Ormas-Ormas Keagamaan, kami mengimbau agar 

lebih giat lagi dalam mewujudkan agama sebagai 

faktor harmoni, bukan disharmoni, pendorong 

kedamaian, bukan pemantik permusuhan. Bagi 

ormas-ormas yang sudah terbiasa menjalankan 

proyek-proyek kebencian dan kekerasan, kami 

mengimbau untuk segera berhenti karena hanya akan 

mencoreng dan memperburuk citra agama yang mereka klaim untuk diperjuangkan.

Kepada Segenap Masyarakat, kami mengimbau agar 

tetap mengedepankan semangat toleransi dan 

kearifan dalam menghadapi perbedaan-perbedaan 

dengan orang atau kelompok tertentu, sampaipun 

dalam soal keyakinan agama. Kami juga mengimbau 

masyarakat untuk tidak gampang terhasut oleh 

pihak-pihak atau kelompok-kelompok tertentu untuk 

membenarkan ataupun turut serta dalam 

tindak-tindak kekerasan yang menebar rasa tidak 

aman dan permusuhan antar sesama anak bangsa.

Kepada Media Massa, kami mengimbau untuk lebih 

gigih mengedepankan dan memperjuangkan paradigma 

jurnalisme perdamaian dalam pelbagai liputan. 

Untuk media-media yang sudah terbiasa menganut 

paradigma kebencian dan permusuhan, kami 

mengimbau untuk mengubah paradigmanya serta 

berhenti menyalakan bara permusuhan antar kelompok dan aliran.

Kepada Kalangan Mahasiswa dan Kampus, kami 

mengimbau agar tidak sekali-kali tergiur untuk 

ambil bagian dalam kelompok yang aktif dalam 

menebar rasa kebencian antar kelompok ataupun 

aliran. Kami juga mengimbau segepan civitas 

akademika agar menjadi bagian penting dalam 

mengedepankan penggunaan akal sehat dalam 

menentang pelbagai provokasi dan ajakan kekerasan atas dasar apapun.

Kepada Organisasi-Organisasi Civil Society, kami 

mengimbau untuk tetap setia memperjuangkan 

semangat perdamaian dan segera merapatkan barisan 

dengan kelompok-kelompok yang memperjuangkan 

budaya perdamaian dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Kami juga mengimbau untuk terlibat 

lebih aktif dalam menyuarakan penentangan atas 

segala bentuk kekerasan dan gejala-gejala yang 

mengebiri hak-hak kebebasan dasar tiap 

warganegera dalam mengekspresikan agama dan keyakinan masing-masing.

Kepada Kalangan Profesional, kami mengimbau untuk 

lebih proaktif dalam memasyarakatkan nilai-nilai 

keragaman agama, sosial dan budaya, demi 

mewujudkan perdamaian setiap anak bangsa dalam 

kerangka NKRI yang bhineka tunggal ika.